Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, RI Utang Lagi ke China Rp 8,3 Triliun

Adapun pembengkakan biaya ini muncul lantaran adanya beda perhitungan antara China dan Indonesia. China mulanya berpikir proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seluruhnya dikuasai pemerintah, tapi nyatanya tidak seperti itu.

Antara lain, perhitungan awal proyek tidak memasukan adanya pajak sewa tanah dan penyewaan sinyal GSM-R. Lalu, ada juga perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero).

Kemudian, pembangunan Stasiun Halim yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek, hingga ongkos relokasi Stasiun Walini ke Stasiun Padalarang yang belum diperhitungkan.

Indonesia dan China telah menyepakati nominal pembengkakan biaya atau cost overrun untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Nilainya lebih rendah USD 200 juta, atau sekitar Rp 3,04 triliun (kurs Rp 15.200 per dolar AS) dari perhitungan sebelumnya.

Adapun menurut hasil asersi BPKP, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat mencapai USD 1,4 miliar, jauh lebih tinggi dari perhitungan China yang sebesar USD 980 juta.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, Indonesia dan China sepakat tambahan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai USD 1,2 miliar (unaudited).

"Cost overrun di kisaran USD 1,2 miliar. Tapi masih harus ke komite dan diskusi dengan BPKP," ujar Tiko, sapaan akrabnya kepada Liputan6.com, Senin (13/2/2023).

Tiko lantas menjelaskan terjadinya pergeseran biaya tambahan dari USD 1,4 miliar menjadi USD 1,2 miliar. "Ada pergeseran mekanisme pengakuan pendapatan/biaya yang merubah pola pembayaran pajak. Dan, ada beberapa efisiensi di beberapa cost item," terangnya.

Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo juga sudah melaporkan kesepakatan Indonesia-China terkait cost overrun proyek KCJB kepada Komisi VI DPR RI, dalam sesi rapat kerja yang digelar Senin (13/2/2023) hari ini.

"Kemarin kita baru dari Beijing kita telah sepakat dengan cost overrun yang disepakati pihak Indonesia dan China. Sehingga bisa cair segera ke KCIC," kata Tiko.

Selain itu, Tiko menambahkan, Pemerintah RI juga tengah bernegosiasi terkait pinjaman ke China Development Bank (CDB) untuk menalangi pembengkakan biaya. Diharapkan pinjaman utang itu bisa final dalam 1-2 pekan ini.

"Sehingga diharapkan penyelesaian kereta cepat nantinya bisa sesuai jadwal, Juni-Juli 2023. Bersama dengan LRT (Jabodebek), kita harapkan nanti interkoneksi antara LRT kereta cepat bisa terjadi di 2023," tutur Tiko.